Panitia Pilkades Desa Wanaherang Lakukan Pungli pada Balon

BOGOR, INDONEWS,- Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bogor akan segera digelar, namun berpotensi menimbulkan masalah, pemicunya sebagian Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) diduga memungut biaya pemilihan kepada bakal calon (balon)/calon. Tak pelak, kebijakan itu ditentang sebagian balon/calon, Jumat (16/10/2020).

Pada Undang-undang desa, disebutkan biaya pemilihan kepala desa ditanggung dalam APBD kabupaten. Lebih parah lagi, jika BPD dan kepala desa tahu serta seolah mengarahkan serta melibatkan para balon juga panitia dalam hal merumuskan  anggaran/biaya pemilihan kepala desa. Padahal itu jelas, secara aturan dan UU tidak boleh dilakukan.

Pemungutan biaya pemilihan kepada balon/calon menyalahi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 34 ayat No 6 disebutkan biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada anggaran dan belanja daerah kabupaten.

Diterangkan lebih rinci, biaya yang ditanggung APBD Kabupaten/Kota itu berupa pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan alat lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan. Ketentuan ini juga termaktub dalam Pasal 114 hingga 117 ayat 1 Perbub Kabupaten Bogor No 66 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Ade jaya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp berkaitan dengan adanya informasi Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa memungut uang kepada balon/calon kepdes menegaskan, tidak boleh ada pungutan kepada balon/calon kades, sebab pendanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa telah dianggarkan melalui alokasi dana APBD & APBDes.

“Seperti diketahui, pendaftaran balon kepala desa di Kabupaten Bogor telah dibuka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan menegaskan panitia tidak boleh minta sumbangan kepada para balon, karena itu pungli dan melanggar UU tipikor,” tegasnya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor membuka pendaftaran balon kepdes tahun 2020, namun tidak sesuai imbauan Kadis DPMD, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) tidak boleh memungut biaya pemilihan kepala desa kepada balon.

Yang terjadi saat ini, Panitia Pilkades Wanaherang tidak mengindahkan imbaun dan mengabaikan Perbub karna sudah melakukan pungutan kepada balon kepdes.

Salah satu balon yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, para balon saat ini telah dipungut dana oleh panitia sebesar Rp 1 juta hingga 2 juta perorang.

“Nominalnya bervariasi. Tanggal 25 September 2020 yang lalu kami diundang panitia untuk rapat, tapi tidak tahu agenda rapat, dan setelah rapat, ternyata kami diajak serta dilibatkan dalam diskusi untuk membahas terkait anggaran pilkades,” ungkapnya.

“Rapat tersebut dihadiri Kepala Desa dan BPD. Dalam rapat tertutup kami terkesan dipaksa untuk memikirkan bagaimana caranya mencari dana untuk pilkades karena anggaran dari APBdes kosong  dan anggaran APBD belum turun. Akhirnya munculah anggka Rp2 juta per balon untuk menutupi kekurangan anggaran dana pilkades,” terangnya lagi.

Saat pengembalian berkas pendaftaran ke panitia untuk diverifikasi, saat itulah para balon menyetorkan uang tersebut kepada bendahara panitia dan diterima langsung oleh panitia dan seraya memverifikasi data yang terkesan tertutup.

“Jujur, kami sangat keberatan karena kami tahu hal itu tidak dibenarkan menurut UU desa, tapi kami pun tidak berdaya untuk menolaknya karena jika menolak serta tidak membayar khawatir berefek kepada proses pendaftaran saya, jadi saya ikuti untuk membayar,” tandasnya.

Terkait hal ini Ketua Panitia Pilkades Hamdani saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa pungutan dilakukan karena sesuai kesepakatan dan hasil rapat bersama sebelumnya yang dihadiri Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Jadi jika ada balon yang keberatan, seharusnya ngomong langsung dengan pihak panitia, karena dalam rapat tersebut  sudah sepakat. Kenapa sekarang jadi masalah,” ujarnya. (frm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook