Panitia Pungut Dana pada Calon Kades, DPRD Komisi 1 Angkat Bicara

BOGOR, INDONEWS – Undang-undang desa menyebutkan, biaya pemilihan kepala desa (pilkades) ditanggung dalam APBD kabupaten/kota. Pemungutan biaya kepada bakal calon (balon) atau calon kades menyalahi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam Pasal 34 Ayat Nomoro 6 disebutkan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada anggaran dan belanja daerah kabupaten.

Diterangkan lebih rinci, biaya yang ditanggung APBD Kabupaten/Kota itu berupa pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan alat lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan. Ketentuan ini juga termaktub dalam Pasal 114 sampai 117 ayat 1 Perbub Kabupaten Bogor Nomor 66 tahun 2020 tentang Pilkades.

Untuk diketahui, pendaftaran balon kepala desa di Kabupaten Bogor telah dibuka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengimbau panitia untuk tidak meminta sumbangan kepada para balon/calon, karena hal itu merupakan pungutan liar (pungli) dan melanggar UU Tipikor.

Panitia Pilkades Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor sendiri telah membuka pendaftaran balon kades tahun 2020, namun tidak sesuai imbauan Kadis DPMD, yakni Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) tidak boleh memungut biaya pemilihan kepala desa kepada balon. Tapi yang terjadi saat ini, Panitia Pilkades Wanaherang tidak mengindahkan imbaun dan mengabaikan perbub karena sudah melakukan pungutan kepada balon kades.

Ketua Panitia Pilkades Wananherang, Hamdani saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pungutan itu sesuai kesepakatan dan hasil rapat bersama sebelumnya yang dihadiri Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wanaherang.

“Jadi jika ada balon yang keberatan seharusnya ngomong langsung dengan pihak panitia, karena dalam rapat tersebut sudah sepakat, jadi kenapa sekarang jadi masalah,” ujar Hamdani.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, Usep Supratman SH.MH angkat bicara. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp terkait adanya informasi panitia pilkades memungut uang kepada balon/calon kades, Usep mengatakan, untuk biaya pilkades tidak boleh dipungut dari balon/calon. Alasannya dan tujuannya supaya panitia bisa bersifat netral.

“Yang terpenting harusnya justru kas desa untuk pilkades ada atau tidak? karena sudah merupakan intruksi atau edaran setiap kepala desa itu harus punya tabungan,” jelasnya, Minggu (18/10/2020).

“Semua anggaran pilkades itu sudah dicover APBD. Sesuai kesepakatan bahwa biaya pilkades per kepala (per hak suara) itu Rp20.000. Berkaitan dengan panitia  yang sudah memungut, baiknya diadakan pembinaan oleh kapolsek dan camat ,” ujarnya.

Ditambahkan, jika ada pertanyaan panitia yang sudah memungut biaya dan sudah dikembalikan, apakah unsur pidananya hilang atau tidak, maka unsur pidananya tidak hilang.

“Karena mungkin niatnya tidak untuk kejahatan. Saya kira penyidik kepolisian bisa mengambil keputusan,” tandas Usep. (Firm)

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook