Perpanjangan PPKM Darurat, Hoaks!

Foto: Istimewa

JAKARTA, INDONEWS – Polda Jawa Timur membantah bahwa pihaknya mengatakan PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus 2021.

Kombes Pol Gatot Repli Handoko Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, informasi hoaks tersebut beredar luas berupa foto yang berisi berita dari media cetak yang berjudul “PPKM Darurat, Resmi Diperpanjang Hingga 2 Agustus”.

Berita tersebut juga menyertakan foto dan nama Kombes Pol Gatot Repli Handoko Kabid Humas Polda Jatim di dalamnya.

Ia menegaskan, bahwa informasi tersebut hoaks dan salah tafsir. Menurut Kombes Pol Gatot, yang diperpanjang hingga 2 Agustus adalah Operasi Kontinjensi Aman Nusa II Semeru, bukan PPKM Darurat.

Sedangkan keputusan mengenai PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, itu adalah wewenang Pemerintah Pusat.

“Ini hoaks, tidak ada berita perpanjangan PPKM Darurat, itu domain Pemerintah Pusat,” kata Kombes Pol Gatot kepada Radio Suara Surabaya Rabu (14/7/2021).

Operasi Aman Nusa II yang digelar Polda Jatim terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya pengurangan mobilitas masyarakat dengan memberlakukan penyetakan, vaksinasi, hingga bakti sosial. Ia menekankan, ketiga kegiatan tersebut yang diperpanjang hingga 2 Agustus.

Saat ini, imbuhnya, wartawan dan media yang menyebarkan informasi tersebut telah meminta maaf dan berjanji akan melakukan klarifikasi.

“PPKM Darurat bukan kebijakan kami, tapi ada foto saya. Sudah kami tegur wartawannya. Responnya, yang bersangkutan minta maaf dan akan klarifikasi di koran yang sama,” ujarnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, jika memang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat atau PPKM Darurat diperpanjang selama 6 pekan maka akan sangat memukul pusat perbelanjaan atau mal.

Alphon menyebutkan, akan terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga diperkirakan bakal ada ada penyewa yang menutup usahanya.

“Jika ternyata PPKM Darurat diperpanjang sampai dengan 6 minggu maka tentunya akan sangat memberatkan bukan hanya pusat perbelanjaan saja, tapi juga seluruh dunia usaha,” kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Menurut perhitungannya, jumlah PHK akibat PPKM Darurat yang diperpanjang bisa mencapai 30 persen dari seluruh pegawai mal. Itu artinya, sebanyak 84 ribu pekerja mal terancam dipecat jika kebijakan itu jadi diterapkan.

“Jumlah karyawan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280 ribu orang (tidak termasuk karyawan penyewa/tenant ). Potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30 persen,” paparnya.

Secara jumlah pendapatan, Alphon meneruskan, perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 pekan bisa bikin seluruh pengusaha mal merugi lebih dari Rp 5 triliun.

“Selama ditutup sementara maka semua pusat perbelanjaan berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp 5 triliun setiap bulan. Nilai tersebut di atas adalah pendapatan yang diterima oleh pusat perbelanjaan dan bukan nilai penjualan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu kepada Badan Anggaran DPR RI pada Senin 12 Juli 2021. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 terutama varian Delta yang mengalami lonjakan sejak pertengahan Juni lalu.

Kendati begitu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dain Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi menegaskan, pihaknya belum memiliki rencana memperpanjang PPKM Darurat. Untuk diketahui, Menko Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

“Belum ada rencana perpanjangan PPKM Darurat. Namun kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus. Kita masih fokus PPKM Darurat saat ini dan bagaimana menurunkan mobilitas,” ujar Jodi diberitaka Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Jodi menjelaskan, pemerintah sudah mempersiapkan prioritas utama untuk penanganan tingginya kasus Covid-19.

Pertama, mengusahakan tersedianya kecukupan oksigen bagi seluruh daerah dengan memaksimalkan pasokan oksigen dari perusahaa-perusahaan nasional di Indonesia. Apabila tidak cukup, pemerintah memilki opsi untuk melakukan impor oksigen.

“Selain itu penambahan TT (tempat tidur) Intensif dan ICU menjadi sangat penting hari ini. Pemerintah meminta agar TT intensif dan ICU tersedia 40-50 persen dari seluruh TT yang ada di RS seluruh Jawa Bali,” kata Jodi.

Kemudian, pemerintah juga akan segera membangun RS lapangan dengan memaksimalkan seluruh gedung milik pemerintah yang sedang diidentifikasi Oleh Kapuskes TNI dan Kapusdokes Polri dengan melibatkan peran Kemenkes.

Lalu ketersediaan obat-obatan juga terus diupayakan. Jodi mengatakan, sampai dengan hari ini beberapa jenis obat memang cukup tersedia.

“Hanya saja beberapa item yang langka seperti actemra dan tocilizumab yang masih terus kami cari barangnya dan kami jg sudah menyiapkan opsi impor untuk membantu ketersediaan obat ini,” katanya.

Tak hanya itu, importase alat kesehatan, kebutuhan pangan lewat bansos, ketersediaan dokter dan perawat hingga vaksinasi hingga ke sektor marjinal juga terus digencar oleh pemerintah.

“Pada dasarnya ini adalah kerja bersama yang baik, disaat seperti ini kolaborasi dan gotong royong konkrit semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, masyrakat, partai politik juga media menjadi kunci,” kata Jodi. []

Sumber: Suarasurabaya.net & Liputan6.com

Facebook Comments Box

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Facebook